PALU – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palu mulai melakukan langkah konkret untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak air tanah.
Salah satu langkah utamanya adalah dengan mewajibkan pemasangan alat pengukur atau water meter pada setiap titik pengambilan air tanah oleh pelaku usaha di Kota Palu.
Kepala Bapenda Palu melalui Plt Sekretaris Bapenda, Syarifudin, menjelaskan bahwa pajak air tanah kini bersifat official assessment, di mana nilai pajaknya ditetapkan langsung oleh pemerintah berdasarkan volume penggunaan yang terekam di meteran air. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2024.
“Kami sudah melakukan survei di 292 lokasi dan untuk tahap awal, sebanyak 262 alat meteran air dengan berbagai ukuran pipa sudah siap dipasang secara bertahap,” ujar Syarifudin, Kamis (23/4/2026).
Secara keseluruhan, Bapenda mengidentifikasi ada 543 titik potensial yang menjadi sasaran pemasangan alat ini. Fokus utamanya adalah pelaku usaha yang menggunakan air tanah sebagai komponen utama bisnis mereka, seperti usaha pencucian kendaraan, depo air minum isi ulang, penginapan, hingga perhotelan.
“Alat water meter sudah ada, secepatnya kami akan mulai pemasangan,” terang Syarifudin.
Dalam pelaksanaannya, Bapenda menggandeng teknisi dari PDAM Kota Palu untuk proses pemasangan. Syarifudin menegaskan bahwa alat tersebut merupakan aset milik Pemerintah Kota Palu yang dipinjam-pakaikan kepada wajib pajak.
Penerapan sistem meteran ini diharapkan mampu mendongkrak realisasi pajak air tanah yang ditargetkan mencapai Rp7,5 miliar pada tahun ini. Angka tersebut meningkat signifikan dibanding realisasi tahun lalu sebesar Rp3,6 miliar.
Guna memastikan keakuratan data dan mencegah adanya manipulasi, Bapenda juga telah menyiapkan tim pengawas khusus.
“Kami sudah menyeleksi personel yang bertugas memantau keberadaan alat dan melakukan pembacaan meteran secara rutin setiap bulan,” pungkasnya. (*)
