PALU – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palu terus menggenjot berbagai sektor potensial untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kepala Bapenda Kota Palu, Imran, menjelaskan bahwa pihaknya saat ini fokus memperbaiki data potensi, khususnya dari sektor parkir dan pajak air tanah.
Dalam keterangannya, Imran menyebutkan bahwa sektor parkir menjadi salah satu perhatian utama mengingat banyaknya lahan parkir baru yang disiapkan oleh para pelaku usaha.
Selain itu, Bapenda juga terus mendorong pemanfaatan alat ukur air tanah (water meter) guna memaksimalkan akurasi perhitungan penggunaan publikasi air tanah.
“Kita dorong terus pengadaan alat. Dengan adanya alat water meter itu bisa membantu kita mengetahui berapa sebenarnya pemakaian publikasi air tanah. Target kita kemarin ada 400 lebih unit, mudah-mudahan tahun ini bisa terealisasi sehingga bisa mendongkrak pajak ini,” ujar Imran, Selasa (20/10/2026).
Bapenda Kota Palu optimis target capaian pajak tahun ini dapat menyamai atau bahkan melampaui pencapaian tahun sebelumnya diangka 84 persen.
Dengan sisa waktu sekitar tiga bulan menjelang akhir tahun, pihaknya berharap tren pembayaran dari wajib pajak (WP) yang biasanya menumpuk di akhir tahun dapat dimaksimalkan.
Selain pajak parkir dan air tanah, Bapenda juga menyoroti sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terus diupayakan mengalami peningkatan melalui pendataan dan penyisiran berkala.
Sementara itu, untuk sektor pajak reklame, Bapenda mencatat masih ada beberapa kendala terkait penertiban billboard di sejumlah titik jalan yang belum sepenuhnya tuntas karena masih menunggu masa pajak dari wajib pajak terkait selesai.
Berdasarkan data Bapenda, hingga 18 Oktober 2026, realisasi penerimaan dari 13 jenis pajak daerah Kota Palu telah mencapai 65,9 persen dari target yang ditetapkan.
Meski demikian, Bapenda Kota Palu tetap optimis target keseluruhan sektor pajak yang mencakup 13 jenis pajak daerah dapat tercapai secara maksimal demi mendukung pembangunan dan kemandirian fiskal Kota Palu. (*)
