PALU – Sulawesi Tengah kaya nikel, investasi triliunan rupiah masuk, kawasan industri tumbuh, smelter berdiri megah. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,96 persen, melampaui rata-rata nasional 5,47 persen.
Tetapi ironisnya, Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 justru menjadi yang terendah di Pulau Sulawesi. Pengangguran masih mencapai 50.630 orang. Lantas, siapa yang menikmati pesta pertumbuhan ekonomi ini?
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2026 mencatat, jumlah pengangguran di Sulteng mencapai 50,63 ribu orang. Jumlah ini bertambah sekitar 930 orang dibandingkan Agustus 2025. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga naik dari 2,92 persen menjadi 2,94 persen.
Artinya, pertumbuhan ekonomi yang dibanggakan pemerintah belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan penyerapan tenaga kerja.
Lebih mengkhawatirkan, dari 1,67 juta penduduk yang bekerja, hanya sekitar 615.750 orang atau 36,89 persen yang bekerja di sektor formal. Selebihnya, lebih dari satu juta orang berada di sektor informal.
BPS juga mencatat tingkat setengah pengangguran mencapai 9,69 persen. Ini menunjukkan persoalan ketenagakerjaan Sulteng bukan sekadar soal ada atau tidaknya pekerjaan, tetapi juga soal kepastian penghasilan dan kualitas pekerjaan.
Ironi semakin terasa ketika UMP Sulteng 2027 ditetapkan Rp3.453.000, terendah di kawasan Sulawesi. Berdasarkan angka yang diumumkan, posisi Sulteng berada di bawah Sulawesi Barat Rp3.502.000 (provinsi termuda), Gorontalo Rp3.748.000, Sulawesi Selatan Rp4.233.913, dan Sulawesi Utara Rp4.323.465.
Daerah yang menjadi salah satu pusat industri pengolahan nikel nasional justru berada di urutan paling bawah dalam standar upah minimum kawasan Sulawesi.
Vebry Tri Haryadi, Praktisi Hukum dan Sosial, menilai kondisi ini harus menjadi tamparan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Menurut dia, pemerintah jangan terlalu cepat bertepuk dada dengan pertumbuhan ekonomi dan investasi, jika kesejahteraan masyarakat belum menjadi hasil nyata pembangunan.
“Jangan hanya bangga dengan angka pertumbuhan ekonomi. Rakyat ingin tahu, apa manfaat pertumbuhan itu bagi kehidupan mereka? Jangan sampai investasi berpesta, industri menikmati keuntungan, sementara pekerja masih berkutat dengan persoalan upah dan kepastian pekerjaan menjadi kritik utama terhadap arah kebijakan ekonomi daerah,” tegas Vebry dalam keterangannya, Minggu, 22/11/2026.
Persoalannya, selama ini keberhasilan pembangunan seolah-olah lebih sering diukur dari berapa banyak investor datang, berapa triliun nilai investasi masuk, berapa banyak smelter dibangun, dan seberapa tinggi angka pertumbuhan ekonomi.
Tetapi berapa banyak anak muda Sulteng yang mendapatkan pekerjaan layak? Berapa banyak pekerja lokal yang menikmati peningkatan kesejahteraan? Pertanyaan-pertanyaan ini justru harus dijawab pemerintah.
Sulteng bukan daerah miskin sumber daya alam. Industri pengolahan nikel dan pertambangan menjadi bagian penting dari struktur ekonomi daerah. Namun, besarnya industri tidak otomatis menjamin kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah harus membuka data penyerapan tenaga kerja lokal, status hubungan kerja, tingkat upah, hingga keterlibatan pengusaha kecil daerah dalam rantai pasok industri.
Jangan sampai masyarakat lokal hanya menjadi penonton ketika kekayaan alamnya dieksploitasi. Jangan sampai keuntungan industri terkonsentrasi pada pemilik modal, sementara masyarakat di sekitar kawasan pertambangan dan industri masih menghadapi persoalan pekerjaan, lingkungan, dan kesejahteraan.
Masalah UMP juga tidak bisa dianggap selesai hanya karena kenaikannya mencapai 8,58 persen. Apabila angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Rp3.916.840 yang diberitakan merupakan hasil perhitungan resmi, sementara UMP ditetapkan Rp3.453.000, terdapat selisih sekitar Rp463.840.
Pemerintah dan Dewan Pengupahan harus menjelaskan secara terbuka mengapa standar upah masih berada di bawah angka kebutuhan hidup layak tersebut.
Penetapan UMP 2027 bahkan berakhir melalui mekanisme voting. Berdasarkan laporan rapat pleno Dewan Pengupahan, 14 anggota memilih faktor alfa 0,75, sementara lima lainnya memilih 0,70. Perdebatan antara unsur pekerja dan pengusaha ini memperlihatkan bahwa persoalan pengupahan bukan perkara sederhana.
Namun, pemerintah tidak boleh sekadar menjadi penyelenggara rapat dan penerbit keputusan. Pemerintah harus memastikan kepentingan pekerja mendapatkan perlindungan yang layak.
Di sinilah keberpihakan Gubernur dan Pemerintah Provinsi Sulteng diuji. Jangan hanya ramah terhadap investor, tetapi kurang sensitif terhadap jeritan pekerja. Jangan hanya sibuk mempromosikan potensi ekonomi daerah, tetapi lupa bahwa di balik mesin industri ada manusia yang harus menghidupi keluarga.
Pemerintah juga harus menjawab mengapa pertumbuhan ekonomi tinggi belum sepenuhnya diikuti penciptaan pekerjaan formal yang berkualitas. Program peningkatan keterampilan tenaga kerja, pendidikan vokasi, kewajiban penyerapan tenaga kerja lokal sesuai kompetensi, penguatan UMKM, dan pengawasan hak normatif pekerja harus menjadi agenda nyata, bukan sekadar janji dalam dokumen pembangunan.
Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu berarti kekayaan nikel Sulteng tidak boleh hanya menjadi cerita tentang keuntungan industri dan angka ekspor.
Rakyat harus memperoleh manfaat melalui pekerjaan layak, pendapatan yang memadai, perlindungan sosial, dan pemerataan kesempatan ekonomi.
Vebry menegaskan, ukuran keberhasilan pemerintah tidak boleh berhenti pada pertumbuhan ekonomi. Sebab, pertumbuhan yang tidak dirasakan rakyat hanya akan melahirkan kesenjangan baru.
Pemerintah harus berani mengoreksi kebijakan ekonomi yang terlalu berorientasi pada investasi, tetapi belum cukup kuat memastikan pemerataan hasil pembangunan.
Sulteng tidak kekurangan investor. Tidak kekurangan sumber daya alam. Tidak kekurangan potensi ekonomi. Yang harus dibuktikan pemerintah adalah keberpihakan kepada rakyatnya sendiri.
Jangan sampai nikel membuat investor semakin kaya, tetapi pekerja tetap menghitung uang untuk bertahan hidup. Jangan sampai smelter berdiri megah, tetapi anak-anak muda Sulteng masih kesulitan mencari pekerjaan.
“Kalau ekonomi tumbuh 5,96 persen, investasi terus dipuji, tetapi pengangguran bertambah dan UMP menjadi yang terendah di Sulawesi, pemerintah harus berani menjawab satu pertanyaan besar: Pembangunan ini sebenarnya untuk siapa?,” tanya Vebry. (*)











