JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadikan penguatan integritas Pasar Modal sebagai prioritas utama dalam mendorong akselerasi transformasi Pasar Modal Indonesia agar semakin efisien, transparan, terpercaya, dan inovatif.
Langkah ini diharapkan dapat mendukung pembiayaan pembangunan nasional serta transformasi menuju ekonomi Indonesia yang resilien dan berkelanjutan.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan komitmen OJK untuk terus meningkatkan likuiditas, transparansi, tata kelola, enforcement, serta sinergitas sebagai bagian dari rencana aksi reformasi integritas.
Upaya ini disampaikan dalam perayaan Peringatan 49 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia bertekad “Akselerasi Transformasi untuk Berdaulat, Mandiri, dan Maju Bersama” di Jakarta, Senin (10/8/2026).
“OJK berkomitmen untuk terus meningkatkan likuiditas, transparansi, tata kelola dan enforcement serta sinergitas sebagai bagian dari rencana aksi reformasi integritas di Pasar Modal Indonesia. OJK juga senantiasa terus memperkuat kapasitas kelembagaan dan juga sistem pengawasan,” kata Friderica.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, Jajaran Anggota Dewan Komisioner OJK, Self-Regulatory Organization (SRO), serta asosiasi dan pemangku kepentingan lainnya.
Friderica menjelaskan bahwa reformasi integritas telah membawa dampak nyata, salah satunya terlihat dari jumlah Single Investor Identification (SID) yang menembus 30,27 juta atau tumbuh 48,67 persen secara year-on-year (yoy).
Pertumbuhan ini mencerminkan adanya kepercayaan, keyakinan, dan harapan besar masyarakat terhadap pasar modal nasional.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi langkah reformasi OJK dan berharap sektor keuangan semakin kredibel, inovatif, serta berdaya saing.
Ia menekankan pentingnya menjaga kepercayaan investor karena pasar modal merupakan proksi ekonomi utama. Dukungan serupa disampaikan Wakil Menteri Keuangan Juda Agung yang menilai pasar modal harus hadir sebagai katalis pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin dalam, likuid, dan terpercaya.
Momen HUT ke-49 Pasar Modal ini juga ditandai dengan peluncuran produk investasi baru, yaitu Exchange Traded Fund (ETF) Emas yang diperdagangkan di bursa saham. ETF Emas menjadi salah satu quick win OJK dalam pendalaman pasar secara terintegrasi.
Produk ini menawarkan investasi yang praktis, likuid, sesuai prinsip syariah, dan berfungsi sebagai safe haven sekaligus memperluas Pasar Bullion. Pihak pemerintah dan SRO menyambut positif kehadiran ETF Emas karena dinilai mampu memperluas basis investor, menambah keragaman instrumen, meningkatkan likuiditas, serta memperkuat stabilitas pasar modal melalui diversifikasi.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, memaparkan bahwa hingga 7 Agustus 2026, realisasi penghimpunan dana melalui pasar modal mencapai Rp123,21 triliun dari 135 aksi korporasi, dengan jumlah emiten melampaui 962 perusahaan.
Dari total 30,27 juta investor, mayoritas atau sebanyak 78 persen berada di bawah usia 40 tahun. Sementara itu, Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana tercatat sebesar Rp667 triliun dan Asset Under Management (AUM) menyentuh angka Rp1.026 triliun.
Di sektor perdagangan karbon, transaksi akumulatif sejak September 2023 hingga Agustus 2026 telah mencapai 1,98 juta ton CO2 ekuivalen senilai Rp93,89 miliar dengan partisipasi 158 perusahaan.
Capaian positif Pasar Modal Indonesia semakin diperkuat dengan keputusan MSCI Market Classification Review pada Juni 2026 yang tetap mempertahankan Indonesia dalam klasifikasi Emerging Market.
Untuk menopang pertumbuhan ke depan, OJK bersama SRO terus mengakselerasi inisiatif strategis seperti peningkatan persyaratan minimum free float menjadi 15 persen, penyusunan kerangka pengaturan High Shareholder Concentration (HSC), serta peningkatan transparansi kepemilikan saham.
Sesuai dengan Roadmap PMDK 2022-2027, OJK memfokuskan empat pilar utama pada fase akhir peta jalan tersebut. Pilar-pilar tersebut mencakup pendalaman pasar melalui optimalisasi pasokan, permintaan, dan infrastruktur.
Kemudian, peningkatan integritas pasar melalui efektivitas sanksi dan kualitas emiten; penguatan kelembagaan PUJK lewat demutualisasi bursa, penguatan Securities Crowdfunding (SCF), serta cybersecurity; hingga pengembangan keuangan berkelanjutan melalui perluasan Bursa Karbon dan inovasi produk investasi ramah lingkungan. (*)
