PALU – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu melaksanakan rapat evaluasi progres pekerjaan rehabilitasi ruang detensi sebagai bentuk komitmen untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan, spesifikasi teknis, dan target penyelesaian yang telah ditetapkan.
Evaluasi ini merupakan tahapan penting dalam pengendalian proyek guna memantau perkembangan pekerjaan, mengidentifikasi berbagai kendala yang mungkin muncul selama pelaksanaan, serta memastikan setiap proses pembangunan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Melalui evaluasi berkala, pelaksanaan rehabilitasi diharapkan dapat terus berada pada jalur yang tepat sehingga kualitas hasil pekerjaan tetap terjaga.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu, Muhammad Akmal, menegaskan bahwa rehabilitasi ruang detensi merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana keimigrasian dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan penindakan keimigrasian.
“Pelaksanaan evaluasi secara berkala menjadi langkah penting untuk memastikan setiap tahapan pekerjaan berlangsung sesuai dengan rencana. Kami berkomitmen mengawal proses rehabilitasi ini agar selesai tepat waktu, memenuhi standar kualitas, dan mampu memberikan dukungan optimal terhadap pelaksanaan tugas keimigrasian,” ujar Muhammad Akmal.
Selain berfokus pada capaian progres fisik, evaluasi juga menjadi sarana untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan tetap mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan, setiap potensi kendala dapat diantisipasi sedini mungkin sehingga tidak memengaruhi target penyelesaian proyek.
Melalui rehabilitasi ruang detensi ini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu berharap dapat menghadirkan fasilitas yang lebih representatif, aman, dan sesuai standar. Peningkatan kualitas sarana tersebut diharapkan mampu mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian secara lebih optimal, sekaligus mencerminkan komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. (*)
