PALU – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu mengambil tindakan tegas terhadap seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) berinisial HW (Huang Wentao).
Pria tersebut dijatuhi sanksi deportasi serta usulan penangkalan masuk ke wilayah Indonesia selama 10 tahun setelah terbukti melakukan pernikahan siri dengan seorang perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) berinisial N di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.
Keputusan tersebut disampaikan pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat (13/11/2026).
Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas, tindakan HW dinilai melanggar ketentuan keimigrasian sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Kasus ini terungkap berawal dari kedatangan HW ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu pada Senin (9/11/2026). Didampingi salah seorang anggota keluarga dari pihak perempuan, ia bermaksud menanyakan prosedur perpanjangan izin tinggalnya yang masa berlakunya habis pada 11 November 2026.
Namun, saat petugas Seksi Izin Tinggal Keimigrasian melakukan wawancara dan pendalaman, terungkap fakta bahwa HW telah melangsungkan pernikahan secara siri dengan seorang WNI di Kabupaten Sigi.
Menindaklanjuti temuan tersebut, petugas segera berkoordinasi dengan Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Dari hasil pemeriksaan mendalam, petugas menyimpulkan adanya pelanggaran keimigrasian sehingga yang bersangkutan dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pendeportasian dari wilayah Indonesia, disertai usulan penangkalan selama satu dekade sesuai peraturan yang berlaku.
Dalam keterangannya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu, Muhammad Akmal, mengingatkan bahwa setiap orang asing yang berada di Indonesia wajib mematuhi seluruh ketentuan hukum nasional.
“Segala bentuk pelanggaran keimigrasian kami pastikan akan ditindak secara profesional dan tegas sesuai prosedur hukum,” tegasnya.
Ke depannya, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu berkomitmen untuk terus memperketat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing di wilayah kerjanya di Sulawesi Tengah, guna menjaga kedaulatan negara serta ketertiban dan keamanan masyarakat. (*)
