SURAT, Pin, dan Sebuah Keheningan
Kamis, 12 November 2026, pukul 11.16 WIB, Gibran Rakabuming Raka memasuki Gedung Nusantara III dengan sebuah map putih. Dua puluh menit lebih kemudian ia turun tanpa sepatah kata kepada wartawan. Pin RI-2 tak lagi tersemat.
Sehari setelahnya, rapat gabungan MPR menetapkan sidang paripurna pemilihan Wakil Presiden pengganti pada 2 Desember 2026, dan Ketua MPR menyatakan tenggat enam puluh hari dihitung sejak surat diterima, berakhir 10 Januari 2027.
Semuanya tampak tertib. Justru karena tampak tertib, kita lupa mengajukan pertanyaan paling mendasar bagi sebuah negara hukum: atas dasar norma apa semua itu diputuskan?
Jawabannya mengejutkan: hampir tidak ada.
Selangkah Setelah Perdebatan Diksi
Senior sekaligus guru di Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Dr. Mohammad Tavip, dengan cermat menunjukkan bahwa Gibran memilih kata “berhenti”, bukan “mengundurkan diri”.
Sepakat dengan kesimpulan tersebut: berhenti adalah tindakan hukum sepihak. MPR tidak berwenang menyetujui atau menolaknya, melainkan hanya menindaklanjuti kekosongan jabatan.
Tetapi perdebatan diksi baru menjawab pertanyaan apa namanya. Ia belum menjawab pertanyaan yang jauh lebih menentukan: kapan berlakunya, siapa yang menyatakannya, dan dengan instrumen hukum apa.
Perlu dicatat pula, kata “berhenti” sesungguhnya hanya muncul dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Ayat (2), satu-satunya ayat yang mengatur Wakil Presiden secara tersendiri, tidak menyebut sebab apa pun. Ia hanya berbicara tentang “kekosongan”, lalu memberi MPR enam puluh hari. Tentang bagaimana kekosongan itu lahir, konstitusi diam.
Undang-undang pun tak banyak membantu. UU MD3 mengatur apa yang dilakukan MPR setelah terjadi kekosongan: Presiden mengusulkan dua calon paling lambat empat belas hari sebelum sidang, MPR memilih, lalu melantik. Tetapi kapan kekosongan itu dianggap terjadi? Tidak ada jawabannya.
Tiga Pertanyaan yang Dijawab oleh Kekuasaan, Bukan oleh Hukum
Pertama, kapan berhenti itu berlaku? MPR memilih menghitung sejak surat diterima, 12 November. Menurut saya pilihan itu benar. Jika berhenti adalah pernyataan kehendak sepihak, sebagaimana argumen beliau, maka berlaku logika ontvangsttheorie: pernyataan kehendak sempurna pada saat diterima oleh pihak yang dituju.
Lagi pula, tenggat enam puluh hari adalah perintah konstitusi kepada MPR. Batas waktu yang titik mulanya ditentukan oleh pihak yang dibatasi bukanlah batas waktu; ia adalah undangan untuk menunda.
Namun pilihan yang benar tetaplah sebuah pilihan, bukan kewajiban hukum. Bayangkan pimpinan MPR yang lain, dengan kalkulasi politik yang lain, memutuskan menghitung sejak paripurna “menyatakan” kekosongan, lalu paripurna itu baru dijadwalkan sebulan kemudian. Pasal mana yang dilanggar? Saya tidak menemukannya.
Kedua, siapa yang menyatakan jabatan itu kosong? Faktanya, kekosongan jabatan tertinggi kedua di republik ini “terjadi” tanpa sidang paripurna dan tanpa Ketetapan MPR. Cukup dengan penerimaan surat oleh pimpinan, lalu rapat gabungan pimpinan bersama fraksi dan kelompok DPD, sebuah forum yang bahkan tidak dikenal oleh konstitusi. Di sinilah peringatan Carl Schmitt terasa getir: pekan ini, yang memutuskan keadaan pengecualian bukan konstitusi, melainkan sebuah rapat.
Ketiga, bisakah pernyataan berhenti ditarik kembali? Hukum kembali diam. Padahal pertanyaan ini bukan teori kosong. Ingat urutan peristiwanya: surat diserahkan, lalu rapat paripurna DPR untuk usul hak menyatakan pendapat batal digelar hari itu juga.
Seandainya surat itu dapat ditarik setelah tekanan politik mereda, pernyataan berhenti berubah fungsi, dari tanggung jawab menjadi alat tawar.
Sejarah kita pernah menyaksikan masalah dari arah sebaliknya. Surat pengunduran diri Bung Hatta tertanggal 20 Juli 1956 didiamkan DPR berbulan-bulan.
Hatta harus menyurati lagi pada 23 November, dan DPR baru menyetujuinya dalam sidang 30 November 1956. Dua arah, satu pelajaran: tanpa norma, nasib sebuah pernyataan berhenti bergantung pada kehendak politik di sekitarnya.
20 Hari di Celah Pasal 8
Hukum tata negara yang baik tidak diuji pada hari biasa, tetapi pada hari genting. Maka izinkan saya melakukan uji tekanan. Ini latihan akademik, bukan harapan.
Antara 12 November dan 2 Desember, republik ini berjalan tanpa Wakil Presiden. Andaikan dalam rentang itu Presiden berhalangan tetap. Pasal 8 ayat (1) menunjuk Wakil Presiden sebagai pengganti, tetapi kursi itu kosong.
Pasal 8 ayat (3) menyerahkan pelaksanaan tugas kepresidenan kepada triumvirat Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan apabila Presiden dan Wakil Presiden berhalangan “secara bersamaan”. Apakah kekosongan yang datang berurutan sama dengan “bersamaan”?
Saya condong menafsirkan “bersamaan” sebagai keadaan, yakni kedua kursi kosong pada saat yang sama, sehingga triumvirat tetap berlaku. Tetapi itu tafsir, bukan teks. Dan pada hari genting, tafsir adalah kemewahan yang mahal: setiap pihak yang berkepentingan akan datang membawa tafsirnya sendiri.
Bandingkan dengan 21 Mei 1998. Soeharto menyatakan berhenti, dan pada pagi yang sama B.J. Habibie mengucapkan sumpah. Tidak ada jeda, karena Pasal 8 menyediakan pengganti otomatis bagi Presiden. Bagi Wakil Presiden, tidak ada pengganti otomatis. Jeda itu bersifat struktural, dan konstitusi kita belum menyiapkan apa pun untuk mengisinya.
Tim Verifikasi dan Ironi yang Berulang
MPR telah menyurati Presiden untuk meminta dua nama calon, yang akan diverifikasi oleh “tim verifikasi MPR”. Di sini ironi sejarah tersenyum sinis. Seluruh drama ini bermula dari satu hal: verifikasi syarat pendidikan yang gagal.
Kini kita akan memverifikasi lagi, tanpa KPU, tanpa Bawaslu, tanpa jalur sengketa yang jelas, dengan standar yang dirumuskan oleh tata tertib internal lembaga yang sekaligus akan memilih.
Jika verifikasi kali ini keliru, ke pengadilan mana warga negara akan menggugat? Kita berisiko mengulangi kesalahan yang sama, di panggung yang lebih kecil, dengan pintu koreksi yang lebih sempit.
Akar Masalah: Konstitusi yang Menitipkan Diri pada Tata Tertib
Dari kacamata Ilmu Perundang-undangan, persoalannya terang. UUD 1945 mengatur pemberhentian Wakil Presiden secara rinci melalui Pasal 7A dan 7B, lengkap dengan hukum acara di Mahkamah Konstitusi.
Tetapi berhenti, jalan yang dalam praktik justru paling mungkin ditempuh, hanya mendapat satu kata. UU MD3 mengatur prosedur kelembagaan MPR, bukan status hukum pemegang jabatan.
Sisanya dititipkan pada Peraturan MPR tentang Tata Tertib, yang menurut Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 memang diakui keberadaannya, tetapi pada hakikatnya mengikat ke dalam.
Akibatnya, hal paling fundamental tentang jabatan kenegaraan tertinggi kedua, yaitu kapan ia berakhir, diatur oleh norma yang daya ikatnya paling lemah. Ini anomali materi muatan. Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan, yang semestinya mengisi ruang ini, sudah menjadi wacana sejak awal Reformasi dan tak kunjung lahir. Kasus ini adalah tagihan atas kelalaian legislasi selama lebih dari dua dekade.
Ketika Diam Bukan Pilihan
Para ahli hukum gemar mengutip adagium ubi lex voluit, dixit; ubi noluit, tacuit: di mana hukum menghendaki, ia berbicara; di mana ia tidak menghendaki, ia diam. Adagium itu mengandaikan bahwa diamnya hukum adalah pilihan yang disengaja.
Dalam perkara ini, saya tidak percaya demikian. Diamnya hukum atas berhentinya seorang Wakil Presiden bukan pilihan, melainkan kelalaian. Dan dalam negara hukum, setiap kelalaian hukum akan selalu diisi oleh kekuasaan.
Pekan ini kekuasaan mengisinya dengan cukup baik: tanggal yang dipilih tepat, prosesnya cepat. Tetapi negara hukum tidak boleh bergantung pada kebetulan bahwa penguasa memilih dengan benar.
Maka pertanyaannya tinggal satu: jika kelak pimpinan MPR yang lain memilih jam yang berbeda, kepada pasal mana kita akan mengadu?
Mohamad Safrin, S.H., M.H., C.L.D, Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Tadulako.
