PALU – Pemerintah Kota Palu melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tengah menggencarkan pemasangan alat water meter (meteran air) untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Air Tanah.
Namun, dalam prosesnya, ditemukan adanya penolakan dari salah satu Wajib Pajak (WP) pelaku usaha berskala besar yang menggunakan air tanah sebagai produk utama.
“Ada salah satu WP menolak pemasangan water meter. Akan segera kami undang untuk diberi penjelasan dan meminta klarifikasi,” ungkap Kepala Bapenda Palu, Imran, didampingi Plt. Sekretaris Bapenda Kota Palu, Syarifudin, Jumat, 8 Mei 2026.
Secara rinci, Syarifudin menjelaskan tim di lapangan telah bergerak selama satu minggu terakhir untuk melakukan pemasangan. Dari total target awal, sudah ada sekitar 17 titik yang berhasil terpasang. Sayangnya, satu WP menyatakan penolakan saat tim hendak memasang alat tersebut.
“Padahal WP yang menolak sebelumnya sudah kami survei di tahap awal dan mereka tidak keberatan. Ini WP usaha besar dengan penggunaan air tanah yang sangat banyak,” jelasnya.
Syarifudin menerangkan bahwa pemasangan water meter ini sangat krusial untuk transparansi pungutan pajak. Menindaklanjuti penolakan tersebut, Bapenda Palu akan segera melayangkan surat undangan resmi kepada pemilik usaha untuk dimintai klarifikasi sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
“Jadi minggu depan rencana akan kami undang,” ujar dia.
Syarifudin menegaskan, jika mediasi tidak membuahkan hasil dan WP tetap bersikeras menolak, pihaknya tidak segan mengambil langkah represif.
“Langkah tegas sesuai ketentuan bisa sampai pada penutupan tempat usaha. Dasar hukum kami kuat, ada Perda Nomor 9 Tahun 2023 dan Peraturan Wali Kota (Perwali). Jangan sampai usaha kecil patuh, tapi yang besar justru menghindar. Ini demi keadilan dan peningkatan PAD Kota Palu,” tegasnya.
Di sisi lain, Bapenda memberikan apresiasi kepada pelaku usaha lainnya yang telah kooperatif mendukung program ini. Syarifudin berharap seluruh pengusaha pengguna air tanah di Palu dapat bersinergi dalam membangun daerah melalui kepatuhan pajak untuk mengoptimalkan PAD. (*)
