PALU – Aksi mogok kerja yang dilakukan oleh 76 tenaga cleaning service Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Undata Palu pada Rabu (12/11) tidak hanya mengungkap persoalan kesejahteraan pegawai, tetapi juga menjadi sorotan mendalam terhadap implementasi program kesehatan daerah.
Para petugas kebersihan terpaksa menghentikan aktivitas sejak pukul 06.00 WITA sebagai bentuk protes atas keterlambatan pembayaran gaji yang telah terjadi selama berbulan-bulan.
Neny, perwakilan cleaning service, mengungkapkan bahwa gaji sebesar Rp3.050.000 yang biasanya diterima tiap tanggal 3 kini kerap tersendat.
Pihak perusahaan penyedia jasa, PT. Sindue Karya Mandiri, disebut kewalahan karena belum menerima pembayaran dari manajemen RSUD Undata selama empat bulan terakhir.
Program Berani Sehat Dinilai Jadi Pemicu Masalah
Menanggapi krisis yang terjadi di rumah sakit pelat merah tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Marselinus, melontarkan kritik tajam.
Ia mempertanyakan rentetan masalah yang terus mendera RSUD Undata, mulai dari kerusakan fasilitas seperti alat CT Scan, kesejahteraan tenaga kesehatan, hingga tersendatnya gaji petugas kebersihan, yang dinilai bermunculan seiring bergulirnya program Berani Sehat yang digagas Gubernur Sulteng, Anwar Hafid.
Menurut Marselinus, akar dari persoalan finansial ini diduga bersumber dari mekanisme pembiayaan program Berani Sehat yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bukan dari klaim BPJS Kesehatan.
“Program Berani Sehat ternyata pembayaran klaimnya bukan dari BPJS, tetapi bersumber dari dana APBD. Sehingga anggaran RSUD Undata berkurang untuk membiayai program Berani Sehat ini,” jelasnya kepada awak media.
Kondisi tersebut dinilai telah menguras anggaran internal RSUD Undata, sehingga berdampak langsung pada kelancaran operasional dan pemenuhan hak-hak pegawai.
Lebih lanjut, DPRD Sulteng menyoroti efektivitas program Berani Sehat yang memungkinkan warga berobat hanya dengan menggunakan KTP Sulawesi Tengah. Marselinus menilai program ini perlu segera dievaluasi agar subsidi yang bersumber dari APBD benar-benar tepat sasaran.
Selama ini, program tersebut dinilai turut dinikmati oleh masyarakat dari berbagai kalangan ekonomi mampu, termasuk warga dengan kepesertaan BPJS Mandiri yang tidak aktif.
Marselinus menyarankan agar program ini diprioritaskan khusus bagi kelompok masyarakat bawah (desil 5 ke bawah). Dengan tegas, dia mendesak Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, untuk segera turun tangan menyelesaikan berbagai kisruh di RSUD Undata Palu agar pelayanan publik dan kesejahteraan pekerja tidak terus dikorbankan. (*)
