PALU – Kepala Badan Pendapatan (Bapenda) Kota Palu, Imran Lataha, mendorong pengusaha Warung Sari Laut (WSL) Mas Joko untuk memasifkan transaksi pembayaran nontunai atau digital melalui QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).
Hal ini disampaikan saat pembukaan Sosialisasi Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Peraturan Daerah (Perda) Kota Palu Nomor 9 Tahun 2023 terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Rabu (13/5/2026).
“Kita mendorong setiap WSL kedepan masif menggunakan transaksi nontunai QRIS,” ungkap Imran.
Sosialisasi ini dilaksanakan dua hari yang juga membahas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah bagi pelaku usaha Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) kategori makanan dan minuman, berlangsung di Sriti Convention Hall Palu.
Kepala Bapenda Imran menekankan bahwa digitalisasi transaksi merupakan program strategis pemerintah melalui Bank Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan keamanan.
“Transaksi digital, yang salah satunya melalui QRIS demi keamanan bapak-bapak sekalian agar tidak perlu repot memegang uang tunai,” ujar Imran.
Imran menceritakan pengalamannya saat mengunjungi Kalimantan, di mana para pelaku usaha serupa sudah sangat terbiasa dengan sistem nontunai. Bahkan, konsumen di sana cenderung merasa keberatan jika harus membayar secara tunai karena kerumitan masalah uang kembalian.
”Di sana, konsumen lebih suka pakai QRIS. Kalau bayar tunai, terkadang sulit dikembaliannya. Pola itu sudah terbentuk, dan kita harapkan Kota Palu bisa menuju ke arah sana,” tambahnya.
Selain mendorong penggunaan QRIS, Bapenda juga tengah mengomunikasikan penggunaan rekening khusus dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk memudahkan para pedagang.
Namun berbeda dengan restoran atau rumah makan permanen yang dipasangi alat perekam data (tapping box) karena biaya sewanya yang cukup mahal, untuk WSL “Mas Joko”, Bapenda lebih memfokuskan pada kemudahan metode pembayaran.
”Kalau restoran, kita pasang alat perekam data yang terkoneksi langsung dengan aplikasi kami, sehingga pendapatannya terpantau secara real-time. Namun untuk WSL, kita dorong melalui sistem pembayaran QRIS saja,” jelas Imran.
Dalam kegiatan ini narasumber adalah Kepala Bapenda Kota Palu Imran Lataha diwakili Plt Sekretaris Bapenda Syarifudin, dan perwakilan BPKP Sulawesi Tengah, serta pihak BTN Pusat.
Syarifudin berharap melalui sosialisasi ini, para pelaku usaha WSL dapat segera beradaptasi dengan teknologi digital QRIS guna mendukung tata kelola keuangan yang lebih modern dan akuntabel.
“Pada intinya, tujuan transaksi nontunai untuk kemudahan pembayaran dan mempermudah pencatatan omzet. Alhamdulillah, untuk Kota Palu digitalisasi transaksi nontunai sudah 50 persen,” tandas Syarifudin.
Kaswan selaku Sekretaris Kelompok Warung Sari Laut Palu (KWSLP), yang menjadi salah satu peserta kegiatan mengucapkan terima kasih ke Bapenda Palu atas pelaksanaan sosialisasi ini. (*)
