PALU – Pemerintah Kota (Pemkot) Palu melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak air tanah dengan melakukan penambahan pemasangan water meter (meteran air) tahap II.
Pada tahap ini, Bapenda memasang sebanyak 149 unit water meter yang difokuskan pada lokasi-lokasi prioritas, terutama pelaku usaha dengan penggunaan air yang tinggi.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Bapenda Kota Palu, Syarifudin, mengatakan bahwa pemasangan tahap II dilakukan setelah pemasangan tahap I sebanyak 262 unit menunjukkan hasil yang signifikan, meski masih jauh dari target secara keseluruhan.
“Dengan penambahan 149 unit di tahap II ini, total water meter yang terpasang di lapangan menjadi 411 titik yang tersebar di delapan kecamatan,” ujar Syarifudin di Palu, Kamis (19/11/2026).
Ia menjelaskan, pada hari yang sama juga dijadwalkan kegiatan pemasangan di lapangan yang rencananya disaksikan langsung oleh Wakil Wali Kota Palu didampingi Kepala Badan dan Kabag terkait di kawasan KEK, menyasar dua titik pada perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.
“Kehadiran pimpinan daerah ini untuk memberikan dukungan kepada petugas di lapangan serta mitra PDAM dan tenaga teknis, sekaligus meyakinkan pelaku usaha bahwa pajak air tanah menjadi fokus perhatian pemerintah kota karena memiliki potensi besar sebagai target utama,” katanya.
Terkait estimasi potensi di kawasan KEK, Syarifudin menyebut berdasarkan survei sementara terhadap enam perusahaan, potensi rata-rata per bulan diperkirakan mencapai sekitar Rp50 juta dan berpeluang meningkat seiring perkembangan produksi dan penggunaan air tanah.
Menanggapi isu yang sempat beredar di masyarakat terkait pemasangan water meter, Syarifudin menegaskan bahwa kebijakan ini tidak menyasar penggunaan air tanah untuk kebutuhan rumah tangga.
“Sesuai ketentuan, sasaran pemasangan water meter ini adalah air tanah yang dikomersilkan oleh pelaku usaha. Untuk penggunaan rumah tangga tidak dikenakan pajak,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa perangkat yang dipasang merupakan sistem pinjam pakai, bukan milik permanen pengguna, serta mendorong pelaku usaha berskala besar untuk melakukan pemasangan secara mandiri.
Sementara itu, terkait capaian target pajak air tanah tahun berjalan yang dipatok sebesar Rp7,5 miliar, realisasinya per 15 November 2026 tercatat sekitar Rp2,5 miliar.
Menurut Syarifudin, capaian tersebut dipengaruhi oleh pelaksanaan pemasangan yang baru berjalan efektif pada bulan Juli, sehingga menjadi pondasi awal untuk mengoptimalkan penerimaan pada tahun berikutnya.
“Tahun ini kita meletakkan dasar terlebih dahulu. Insyaallah ke depan, karena mulai dari Januari, hasilnya akan lebih optimal,” tandasnya. (*)











