SIGI – Tokoh masyarakat Kabupaten Sigi, Imran Latjedi, mengapresiasi komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Diharapkan pemerintah terus memprioritaskan pemenuhan hak-hak PPPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus melakukan evaluasi secara objektif, transparan, dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurut Imran, pemenuhan hak-hak PPPK harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas kinerja. Oleh karena itu, proses evaluasi dinilai penting sebagai bagian dari pembinaan dan pengembangan kompetensi agar PPPK dapat menjalankan tugas secara optimal serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Selain itu, Imran mengingatkan seluruh PPPK agar senantiasa menjaga kedisiplinan, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara. Sikap disiplin, patuh terhadap aturan, serta berorientasi pada pelayanan publik merupakan kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Kami berharap pemerintah terus memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak-hak PPPK sekaligus melakukan evaluasi secara adil dan profesional sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di sisi lain, kami juga mengajak seluruh PPPK untuk tetap menjaga kedisiplinan, profesionalisme, serta menjunjung tinggi etika dalam bekerja. Mari bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap aman, damai, dan kondusif sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik,” ujarnya, Kamis, 16 Juli.
Disisi lain imran yg juga menjabat sebagai ketua laskar merah putih kabupaten sigi,juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung terciptanya suasana yang harmonis dengan mengedepankan dialog, musyawarah, dan penyelesaian setiap persoalan sesuai mekanisme yang berlaku.
Dengan sinergi antara pemerintah, PPPK, dan masyarakat, diharapkan pelayanan publik semakin berkualitas, hak-hak aparatur terpenuhi secara proporsional, serta situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga. (*)
