PALU – Pemerintah Kota Palu melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palu menggelar sosialisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik terkait migrasi pelanggan listrik pascabayar ke prabayar di Palu, Rabu (26/8/2026).
Kegiatan ini merupakan langkah nyata atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memperkuat sinergitas antara Pemkot Palu dan PT PLN (Persero) setempat.
Plt Sekretaris Bapenda Kota Palu, Syarifudin, menjelaskan bahwa sosialisasi ini ditujukan kepada para pimpinan wilayah, tokoh masyarakat, pengurus PKK, hingga tokoh adat yang nantinya menjadi perpanjangan tangan informasi ke tingkat RT/RW. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan selama 4 hari untuk mencakup 8 kecamatan di Kota Palu.
”Melalui kegiatan ini, kami mendorong masyarakat untuk melakukan migrasi pemakaian listrik dari pascabayar ke prabayar (token). Sistem prabayar dinilai jauh lebih efektif karena masyarakat dapat mengontrol sendiri penggunaan serta pengeluaran listrik bulanan mereka,” ujar Syarifudin.
Syarifudin menambahkan, dari sisi penerimaan daerah, sistem prabayar memberikan kepastian dan kemudahan alur pendapatan pajak daerah. Karena pembelian token dilakukan di awal, pajak PBJT secara otomatis masuk lebih cepat ke kas daerah tanpa terhambat tunggakan bulanan.
Dampak positif dari beralihnya mayoritas warga ke sistem prabayar mulai terlihat signifikan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palu.
Menurut Syarifudin, jika pada tahun-tahun sebelumnya penerimaan sektor ini sulit menembus angka Rp4 miliar akibat tingginya tunggakan, saat ini perolehan pajak dari PBJT tenaga listrik telah menembus angka Rp6 miliar per bulan.
Syarifudin berharap para peserta sosialisasi yang hadir dapat meneruskan edukasi dan manfaat migrasi listrik prabayar ini kepada seluruh lapisan masyarakat di wilayahnya masing-masing demi mendukung pemulihan dan pembangunan Kota Palu. (*)
