PALU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah melalui Dinas Kesehatan memastikan Program Berani Sehat Gubernur Anwar Hafid tidak menggunakan maupun mengurangi alokasi anggaran operasional internal RSUD Undata untuk membayar klaim pelayanan pasien peserta JKN.
Hal ini disampaikan merespons pemberitaan pemberitaan Naratoria.id berjudul “Program Berani Sehat Gubernur Sulteng Dinilai Pemicu Masalah di RSUD Undata”, yang terbit pada 12 November 2026.
Menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng, dr. Syahriar, M.Kes., informasi mengenai penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membayar klaim pelayanan kesehatan sehingga disebut mengurangi anggaran RSUD Undata perlu diluruskan.
Pasalnya, mekanisme pembiayaan Program Berani Sehat memiliki skema yang berbeda antara pembayaran iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan pembayaran klaim pelayanan kesehatan oleh BPJS Kesehatan kepada rumah sakit.
Ia menjelaskan, Program Berani Sehat dijalankan melalui perluasan dan integrasi kepesertaan masyarakat ke dalam sistem JKN. Dengan skema tersebut, pelayanan kesehatan bagi peserta yang memenuhi persyaratan penjaminan tetap dibiayai melalui mekanisme klaim BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk berdasarkan tarif Indonesian Case-Based Groups (INA-CBGs).
“Peran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui APBD dalam Program Berani Sehat adalah membiayai iuran kepesertaan JKN, khususnya bagi peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, terdapat pula pembiayaan melalui program Jaminan Kesehatan Daerah bagi pelayanan yang tidak masuk dalam skema JKN,” jelas Syahriar dalam keterangan tertulisnya yang diterima awak media, pada Selasa, 17/11/2026.
Kata dia, kebijakan tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Terintegrasi.
Menurutnya, Program Berani Sehat dirancang secara terukur untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat miskin, masyarakat tidak mampu, serta kelompok yang mengalami kerentanan ekonomi. Termasuk di dalamnya peserta JKN mandiri yang tidak lagi memiliki kemampuan finansial untuk membayar iuran secara mandiri.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah berupaya memastikan masyarakat tetap memiliki kepesertaan JKN yang aktif sehingga tidak kehilangan akses terhadap pelayanan kesehatan hanya karena keterbatasan ekonomi.
Lebih lanjut, Dinas Kesehatan menegaskan bahwa integrasi kepesertaan masyarakat ke dalam JKN justru memberikan kepastian penjaminan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit rujukan seperti RSUD Undata.
Dengan demikian, pembiayaan klaim pelayanan kesehatan peserta JKN tetap menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
Adapun peningkatan kunjungan pasien yang terjadi seiring dengan pelaksanaan program merupakan konsekuensi dari semakin terbukanya akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Kondisi tersebut, menurut Dinas Kesehatan, perlu direspons melalui penguatan tata kelola manajemen rumah sakit, peningkatan kapasitas layanan, serta optimalisasi sumber daya kesehatan agar kualitas pelayanan tetap terjaga.
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah juga mengapresiasi perhatian media dan masyarakat yang turut mengawal penyelenggaraan pelayanan kesehatan di daerah. Pengawasan publik dinilai penting sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan kesehatan.
Namun demikian, Dinas Kesehatan berharap setiap informasi mengenai Program Berani Sehat disampaikan dengan mengacu pada mekanisme pembiayaan dan ketentuan regulasi yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat.
Melalui klarifikasi ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan bahwa Program Berani Sehat merupakan bagian dari komitmen memperluas perlindungan jaminan kesehatan, khususnya bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.
Program ini diharapkan tidak hanya memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan, tetapi juga memperkuat kepastian pembiayaan melalui sistem JKN serta menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan, termasuk RSUD Undata. (*)











